Menag: DAU Tak Pernah Digunakan Untuk Biaya Ulama Haji

Menag: DAU Tak Pernah Digunakan Untuk Biaya Ulama Haji Senin, 26 Juli 2010 Jakarta(Pinmas)–Menteri Agama Suryadharma Ali menjelaskan, Dana Abadi Umat atau yang lebih dikenal DAU tidak pernah digunakan untuk membiayai para ulama pergi ke tanah suci, apa lagi wartawan dan anggota DPR-RI. Sejak lima tahun silam DAU tak pernah digunakan atau dikeluarkan sepeser pun, kata Suryadharma Ali dalam penjelasannya kepada ANTARA di Jakarta, Minggu, menanggapi pemberitaan bahwa DAU untuk membiayai perjalanan haji orang-orang yang tak pernah membayar ongkos naik haji sepeser pun. DAU sudah dibekukan sejak Mei 2005 lalu. Jadi, tak benar kalau DAU telah dipergunakan untuk keperluan ibadah haji. Pemberitaan semacam itu sangat menyakitkan, karena Kementerian Agama dituduh menggunakan dana tersebut untuk aktivitas tak jelas, katanya. Tak sepeser pun DAU diperguanakan hingga saat ini, tegas Suryadharma Ali. Ia mengatakan, seluruh dana optimalisasi haji untuk keperluan penyelenggaraan ibadah haji terlebih dahulu dibicarakan denganh Komisi VIII DPR RI. Apa dan bagaimana peruntukannya dipaparkan di rapat kerja bersama anggota dewan.Tak ada macam-macam, tegas Menag. Sekditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Ghofur Djawahir yang dihubungi secara terpisah mengatakan, dalam penyelenggaraan ibadah haji pihaknya bekerja secara transparan. Semua detail pelaksanaannya dibicarakan bersama anggota dewan di Komisi VIII DPR.Tak ada duplikasi anggaran, tegas Gafur. Anggaran APBN dan haji dibahas bersama dewan. Termasuk penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), atas persetujuan kedua pihak. Tentang penggunaan DAU untuk haji, Gafur mengatakan, tak pernah digunakan sepeser pun. Sebab, DAU sudah dibekukan lima tahun silam. Ia mengaku prihatin dengan pemberitaan bahwa hingga kini ada yang menyebut DAU dipergunakan untuk memberangkatkan para ulama, anggota dewan dan wartawan untuk pergi haji.Tidak ada DAU untuk itu, Gafur menjelaskan. Dalam sebuah editorial sebuah surat kabar menyebutkan bahwa BPIH tahun ini yang ditetapkan rata-rata sebesar US$3.342 per jemaah juga dinilai masih kemahalan. Angka itu US$80 lebih rendah jika dibandingkan dengan BPIH tahun lalu. Semestinya ongkos naik haji tahun ini bisa jauh lebih rendah lagi. Apalagi di dalam komponen itu banyak aktivitas tidak jelas yang harus dibiayai dari uang jemaah. Misalnya image building Rp12,5 miliar, honor petugas Rp43,7 miliar, media centre Rp2,3 miliar, jasa konsultasi dan lawyer Rp11,5 miliar, serta biaya-biaya lain yang nyaris tidak ada kaitannya dengan urusan ibadah. Inefisiensi jelas merupakan sebuah keniscayaan. Ironisnya, cara inilah yang terus ditempuh dan menjadi kebijakan resmi pemerintah melalui Kementerian Agama, selama berpuluh-puluh tahun. Dengan cara itu pula pemerintah berhasil mengumpulkan sisa biaya haji atau kerap disebut keuntungan pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah haji. Sisa anggaran itu kemudian dipusatkan ke dalam deposit masif yang dinamai dana abadi umat (DAU), yang jumlahnya kini mencapai Rp1,7 triliun. Dengan DAU inilah rupa-rupa perkara dibiayai. Termasuk untuk membiayai perjalanan haji orang-orang yang tidak pernah membayar ongkos naik haji sepeser pun. Di antara mereka yang menikmati dana jemaah secara cuma-cuma itu adalah para pejabat pemerintahan, anggota DPR, para ulama, termasuk wartawan.(ant/es/ts)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s