SAATNYA REVISI UU HAJI

BANJIRDPR mengusulkan dibentuk badan baru penyelenggaraan haji karena selama ini pemerintah dinilai tidak becus melayani calon haji. Ada baiknya Indonesia belajar dari Malaysia dalam pengelolaan haji. Menurut dia, pengelolaan haji di Negeri Jiran lebih baik dan lebih murah ketimbang di Tanah Air. Tahun lalu, ongkos naik haji (ONH) di Malaysia sekitar 14.360 ringgit, setara Rp40 juta. Tetapi calon jemaah hanya membayar Rp27 juta karena sisanya disubsidi Tabung Haji Malaysia (THM). Sementara ONH Indonesia mencapai Rp30 juta.

Rendahnya biaya haji di Malaysia disebabkan THM tidak hanya dikelola dengan instrumen perbankan, juga instrumen bisnis. Yaitu dananya diinvestasikan ke sektor lain seperti perkebunan kelapa sawit, perbankan, properti, dan travel. Adapun investasinya menyesuaikan syariat Islam. Misalnya bank tidak boleh mengenakan bunga. Keuntungan dari investasi tersebut, lanjut Baghowi, digunakan untuk mensubsidi biaya calon haji dan menyewa pemondokan selama 10 tahun. Hasilnya jadi efisien. Karena tidak harus repot mengantisipasi kenaikan biaya sewa setiap tahunnya.

Dengan instrumen perbankan hasilnya tidak sampai 5%. Karena itu, dana tabungan haji sebesar Rp50 triliun yang berasal dari waiting list dua juta calon haji, bila dikembangkan ke instrumen bisnis, hasilnya bisa mensubsidi 30% biaya perjalanan haji. “Pola ini membuat biaya haji yang dibebankan ke calon jemaah berkisar Rp20 juta saja,” tutur Baghowi, salah satu Anggota DPR RI.

Revisi UU Haji

Baghowi mengamati penyelenggaraan haji selama ini minim inovasi dan miskin visi. Dia pun tak sungkan melontarkan ide gila: naik haji bisa Rp20 juta. Menurut dia, biaya sewa pesawat yang hampir mencapai Rp4 triliun bisa dialihkan untuk membeli pesawat Boeing 747-400 baru berkapasitas 325 penumpang. Harga satu pesawat jenis itu sekitar Rp200 miliar. Artinya, dengan dana Rp4 triliun, pemerintah sudah bisa memborong dua puluh pesawat yang cukup melayani 211 ribu jemaah selama musim haji. Pesawat itu, jelas Baghowi, akan disewakan kepada maskapai nasional selama sembilan bulan, sedangkan tiga bulan lainnya dipakai jemaah haji secara gratis.

“Saya sudah berbincang dengan Direktur Utama Garuda, Emirsyah Satar, dan itu mungkin. Dari segi teknis seperti itu saja, biaya haji sebesar Rp20 juta sudah bisa dialokasikan ke sana,” katanya.

Karena itu, bersama sejumlah koleganya di Komisi VIII, Baghowi gencar mengusung revisi UU Haji. Salah satu wacana yang mereka munculkan adalah pembentukan Badan Khusus Penyelenggara Haji. Lembaga independen ini nantinya akan menggantikan peran Kementerian Agama sebagai operator penyelenggaraan ibadah haji.

“Anggaran haji triliunan rupiah. Bagaimana mungkin untuk itu hanya dibentuk kepanitiaan ad hoc, yang setelah itu selesai. Komisi VIII menilai perlu ada perubahan. Regulator, operator, dan pengawas selama ini dijalankan sekaligus oleh Kementerian Agama. Itu kan melanggar prinsip manajemen,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Kurdi Mustofa, mengatakan pembentukan badan khusus penyelenggaraan haji harus bersifat independen. “Bukan swasta, bukan pula di bawah kementerian. Tetapi lembaga pemerintah non-kementerian,” ujarnya. Dan badan khusus tersebut dikelola secara transparan demi kemaslahatan umat.

Dengan demikian, calon haji tidak mengharapkan subsidi. Karena hal ini tidak fair. Orang yang belum berhaji mensubsidi orang berhaji. Sebagaimana syarat Istato’ah dalam haji, yang berarti berasal dari biaya sendiri.

Sumber : Sindo Weekly

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s